Dalam pidato kenegaraan terbarunya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kekuatan pertahanan adalah pilar utama menjaga kedaulatan Indonesia. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, termasuk sengketa wilayah, perkembangan teknologi militer, dan ancaman non-tradisional seperti siber dan terorisme.
Prabowo menegaskan bahwa pertahanan bukan sekadar urusan militer, tetapi mencakup strategi komprehensif yang melibatkan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. “Kedaulatan bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi harus dipertahankan setiap saat,” ujarnya di hadapan pejabat tinggi negara dan perwakilan asing.
Tantangan Geopolitik dan Posisi Indonesia
Indonesia berada di posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Pasifik, yang menjadikannya jalur vital perdagangan global. Kondisi ini memberi keuntungan sekaligus risiko, karena wilayah perairan Indonesia sering menjadi arena persaingan kekuatan besar.
Selain itu, isu keamanan maritim seperti perompakan, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya ilegal di laut juga menuntut peningkatan pengawasan. Di darat, ancaman terorisme dan infiltrasi jaringan kejahatan transnasional menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan.
Modernisasi Alutsista dan Teknologi Pertahanan
Salah satu fokus Prabowo adalah modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Pemerintah telah menandatangani sejumlah kontrak pembelian dan produksi bersama pesawat tempur, kapal selam, radar, serta sistem pertahanan udara modern. Langkah ini diiringi transfer teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga produsen mandiri.
Penguatan teknologi pertahanan siber juga menjadi prioritas. Serangan siber yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital seperti listrik, transportasi, dan komunikasi diantisipasi melalui pembangunan pusat keamanan siber nasional yang bekerja sama dengan lembaga internasional.
Diplomasi Pertahanan dan Kerja Sama Internasional
Prabowo menegaskan bahwa pertahanan kuat tidak selalu berarti konfrontasi. Diplomasi pertahanan—melalui latihan gabungan, pertukaran intelijen, dan kerja sama industri pertahanan—adalah strategi untuk membangun rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik.
Indonesia aktif di berbagai forum keamanan internasional seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus, yang membahas kerja sama multilateral dalam penanggulangan bencana, keamanan maritim, dan kontra-terorisme.
Peran Ekonomi dalam Kekuatan Pertahanan
Kekuatan pertahanan yang berkelanjutan memerlukan fondasi ekonomi yang kokoh. Anggaran pertahanan harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga modernisasi militer tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Prabowo menekankan pentingnya membangun industri pertahanan dalam negeri yang dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong ekspor produk militer ke negara sahabat.
Kesiapsiagaan Masyarakat sebagai Pertahanan Nirmiliter
Selain kekuatan militer, pertahanan nirmiliter menjadi lapisan keamanan penting. Edukasi bela negara, pelatihan tanggap bencana, dan literasi digital untuk menghadapi ancaman hoaks adalah bagian dari strategi pertahanan total.
Pemerintah berencana memperluas program bela negara yang melibatkan generasi muda, organisasi masyarakat, dan komunitas profesional untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kedaulatan.
Tantangan Anggaran dan Prioritas
Meskipun anggaran pertahanan mengalami peningkatan, Prabowo mengakui adanya tantangan dalam mengalokasikan dana secara efisien. Prioritas diarahkan pada pengadaan yang mendukung kebutuhan strategis jangka panjang, bukan sekadar belanja jangka pendek.
Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi dampak nyata pada kesiapan tempur, kemampuan deteksi dini, dan perlindungan aset vital negara.
Ancaman Siber dan Perang Generasi Kelima
Prabowo mengingatkan bahwa peperangan di masa depan tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, dan udara, tetapi juga di dunia maya. Perang generasi kelima melibatkan perang informasi, propaganda, dan serangan siber yang dapat melemahkan stabilitas politik dan sosial.
Oleh karena itu, investasi pada keamanan siber menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Kolaborasi dengan sektor swasta, universitas, dan komunitas teknologi lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan digital yang tangguh.
Reaksi Publik dan Pengamat
Pernyataan Prabowo mendapat beragam tanggapan dari publik dan pengamat militer. Sebagian menilai langkah ini tepat mengingat dinamika global yang menuntut kesiapan tinggi. Namun, ada pula yang mengingatkan agar penguatan militer tidak memicu perlombaan senjata di kawasan.
Pengamat pertahanan dari LIPI menilai bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan kekuatan militer dengan diplomasi aktif untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Harapan ke Depan
Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pertahanan yang kuat adalah syarat mutlak bagi kemajuan bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi, baik melalui inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun menjaga persatuan nasional.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan modernisasi pertahanan secara bertahap, sambil memperkuat kerja sama internasional dan menjaga prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Kalau mau, gue bisa langsung bikin artikel ketiga dari daftar berita lo biar nyambung tanpa lo ulangin instruksi lagi. Mau langsung gue gas?
